Home » Berita Umum » Perda Retribusi Menara Telekomunikasi Urung Dirubah

Perda Retribusi Menara Telekomunikasi Urung Dirubah

Keinginan Plt. Bupati Jepara Ihwan Sudrajat agar lembaga dewan menyetujui perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebelum dia mengakhiri tugasnya di Jepara, gagal terwujud. Kepastian itu diperoleh Senin siang (30/1), atau tepat 2 pekan sebelum tugas Ihwan sebagai Plt. Bupati Jepara berakhir pada 12 Februari 2017.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara yang menggelar rapat paripurna beragenda pengambilan keputusan ranperda, belum menyetujui perubahan dimaksud. DPRD melalui Panitia Khusus I, meminta perpanjangan waktu pembahasan, dalam rapat yang dipimpin wakil ketua dewan Purwanto, dan dihadiri oleh Ihwan Sudrajat beserta para pejabat di lingkungan Pemkab Jepara.
Pansus I DPRD Kabupaten Jepara yang ditugaskan membahas rancangan perubahan tersebut, tidak mau terjadi persoalan di kemudian hari, jika ternyata perubahan perda ini bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam laporan Pansus I yang dibacakan oleh Hj. Quriyah.
“Yang dirumuskan dalam pembahasan rancangan perubahan perda ini adalah dari sisi pengawasan atau pengendalian menara. Itu masuk dalam ruang lingkup penataan ruang,” kata Quriyah.
Namun ada sejumlah undang-undang yang perlu dicermati dalam urusan ini, baik yang mengatur aspek telekomunikasi maupun penataan ruang, bahkan termasuk UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karenanya, untuk kehati-hatian dalam memberikan persetujuan perubahan tersebut, Pansus I memerlukan penambahan waktu untuk pendalaman materi.
“Kami bersama eksekutif menyepakati untuk melakukan audiensi ke Dirjen Perimbangan Keuangan di Kementerian Keuangan RI. Juga ke Kementerian Dalam Negeri,” tandas Quriyah.
Meski belum mendapati kata sepakat untuk perubahan perda pengendalian menara telekomunikasi, namun pembahasan perda yang lain berakhir sesuai keinginan pemkab. Rancangan perubahan atas Perda Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, mendapat persetujuan setelah dibahas bersama Pansus II. Sedangkan Pansus III menyetujui pencabutan dua perda, masing-masing perda tentang Irigasi serta perda tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Keputusan-keputusan tersebut, juga disetujui seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Jepara. Melalui juru bicara masing-masing, setiap fraksi memberikan catatan pembahasan sebelum menyatakan persetujuan.
Menanggapi hal ini, Ihwan Sudrajat mengingatkan bahwa retribusi pengendalian menara telekomunikasi belum dicabut dari undang-undang pajak dan retribusi daerah. Pembahasan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi hanya terkait dalam hal penetapan tarif retribusi. Dia berharap dalam pembahasan berikutnya, dikembalikan kepada penetapan tarifnya karena sesuai dengan MK yang dipersoalkan adalah bagaimana tarif ini biaa dijelaskan. (Sulismanto)