Home » Berita Umum » Perubahan Perda Menara Telekomunikasi Disetujui

Perubahan Perda Menara Telekomunikasi Disetujui

Keinginan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Jepara Ihwan Sudrajat untuk memberi kado bagi masyarakat Jepara berupa perubahan perda retribusi menara telekomunikasi sebelum mengakhiri tugas di Jepara, berhasil diwujudkan. Setelah melalui pembahasan ketat, Rancangan Perda tentang Perubahan atas Perda Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, mendapatkan persetujuan untuk ditetapkan, Jumat (3/2), atau delapan hari sebelum Ihwan Sudrajat mengakhiri tugasnya sebagai Plt. Bupati Jepara. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Jepara dengan agenda tunggal persetujuan perda tersebut, dipimpin Wakil Ketua DPRD Purwanto.

“Alhamdulillah, akhirnya tuntas. Janji kami untuk memberikan oleh-oleh kepada Pak Ihwan sebelum meninggalkan Jepara, akhirnya terwujud,” ujar Purwanto yang duduk di kursi pimpinan bersama Wakil Ketua lainnya, Pratikno.

Atas persetujuan ini, Ihwan Sudrajat menyampaikan kelegaannya. “Alhamdulillah. Ini kado buat saya dari teman-teman Tamansari sebelum mengakhiri tugas di Jepara 11 Februari mendatang,” ujarnya. Tamansari adalah sebutan untuk lembaga dewan yang memang berkantor di Dukuh Tamansari, Kelurahan Saripan, Jepara.

Selain mengungkapkan kelegaannya, Ihwan mendorong dewan dan eksekutif untuk terus melakukan kajian-kajian peningkatan pelayanan dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Di antaranya, pajak reklame, pajak hiburan, dengan mengkaji perubahan besaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Pansus I yang diketuai Ahmad Harmoko, dengan dua wakil ketua, Yuni Sulistyo dan Quriyah, berupaya keras untuk menyelesaikan Perda yang akan menjadi sumber pendapatan daerah. Rapat paripurna persetujuan yang dihadiri Plt Bupati, Forkopinda, dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diawali pembacaan laporan hasil pembahasan yang dibacakan Eko Sudarmaji.

Setelah itu disusul kata akhir fraksi DPRD melalui masing-masing juru bicara; Edi Ariyanto (PDI-P), Maskuri (PPP), Muzaidi (P Gerindra), Musadat (Nasdem Nurani Rakyat), Quriyah(PKB), Harmanto (PGolkar), dan Bambang Harsono (ADES). Semuanya memberikan persetujuan, dengan sejumlah catatan. (Sulismanto)