Home » Berita Umum » Perempuan Bekerja Diperjuangkan Haknya Memberi ASI Ekslusif 6 Bulan

Perempuan Bekerja Diperjuangkan Haknya Memberi ASI Ekslusif 6 Bulan

Pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara tengah memperjuangkan hak-hak perempuan agar dapat memberikan Air Susu Isu (ASI) ekslusif kepada bayinya selama enam bulan. Salah satunya adalah perempuan bekerja yang diupayakan agar tetap mendapatkan hak ini.Dua lembaga pemerintahan daerah ini berencana menerbitkan payung hukum berupa peraturan daerah. Jika tak ada aral melintang, pada minggu ketiga bulan ini pembahasan ranperda ini telah diselesaikan.

Kamis siang (9/3), Pemkab dan DPRD Kabupaten Jepara telah menyepakati dilakukannya pembahasan ranperda ini, bersama lima ranpera lain. Kesepakatan pembahasan itu dicapai dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Jepara yang dipimpin wakil ketua dewan, Purwanto. Rapat paripurna juga dihadiri Bupati Jepara Ahmad Marzuqi bersama para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD.

Purwanto menyebut, usai disepakati, pembahasan raperda akan langsung dilakukan. DPRD Kabupaten Jepara menyusun jadwal tahapan yang langsung disetujui seluruh peserta rapat paripurna. “Pembahasan dilakukan tanggal 9 dan 10 Maret 2017. Lalu dilanjutkan pada tanggal 14 sampai 23 Maret 2017,” katanya.

Dewan menyepakati pembentukan tiga panitia khusus (Pansus) untuk membahas ranperda bersama eksekutif. Masing-masing pansus dibebani menyelesaikan pembahasan dua ranperda, sebelum semuanya ditetapkan sebagai perda.

Dari enam ranperda yang disepakati untuk dibahas, hanya satu yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Jepara, yakni ranperda tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jepara. Lima lainnya adalah inisiatif DPRD. Dalam laporannya, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2DK) DPRD Kabupaten Jepara Yuni Sulistyo menyebut, kelima ranperda inisitif dewan terdiri dari ranperda tentang Pemberian ASI Ekslusif; ranperda tentang Izin Pemanfaatan Ruang; ranperda tentang Pemanfaatan Bagian Jalan; lalu ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, serta ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/Pembudidaya dan Nelayan.

Bupati Ahmad Marzuqi mendukung penyelesaian keenam ranperda tersebut. Dia berharap proses pembahasan dapat berjalan lancar. Terkait ranperda ASI ekslusif, dia meminta seluruh komponen masyarakat harus mendukung pemberian ASI.

“Di antaranya melalui penyediaan fasilitas untuk tempat menyusui. Kita menyadari bahwa saat ini tempat tersebut belum banyak terdapat di gedung perkantoran atau tempat-tempat umum. Namun sudah ada di sebagian kantor, misalnya Puskesmas atau rumah sakit. Alhamdulillah pasar rakyat Pengkol jjuga sudah ada ruang menyusui,” katanya. (Sulismanto)